Bupati Bima: Ijin Tambang Emas Parado Sudah Sejak Tahun 1998

Posted on April 15, 2011

0


Bima_Menanggapi berbagai penolakan Tambang di Kabupaten Bima akhir-akhir ini, Bupati Bima H.Ferry Zulkarnaen,ST akhirnya angka Bicara juga. Kali ini Bupati Bima memaparkannya di hadapan para PNS, guru, Kepala Sekolah, para UPTD se-Kecamatan Ambalawi beberapa hari yang lalu.
Menurut ferry, kewenangan izin pertambangan tidak semua di keluarkan pemerintah daerah (Bupati-red) tapi tapi ada juga ijin yang dikeluarkan oleh Presiden melalui kepres (Keputusan Presiden) mapun melalui kementrian, missal salah satunya adalah izin pertambangan emas di Parado. “ijin tambang tersebut dikelaurkan oleh Presiden RI tahun 1998. Karena didalamnya juga mencakup wilayah Dompu. Ijin tersebut daam bentuk kontrak karya” Ungkapnya menjelaskan.
Selama menjadi Bupati Bima dua periode dengan saat ini, Ferry Zulkarnaen mengaku bahwa ijin yang di keluarkan hanya ada dua dan itupun hanya ijin eksplorasi. lanjutnya, Di samping itu Bupati memaparkan terkait dengan UU nomor 4 tahun 2009 yang menjabarkan tentang pidana bagi oknum yang melakukan tambang liar. Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan isi pasal 162 UU Nomor 4 tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa apabila seseorang mencoba menghalangi orang maupun perusahaan yang sudah mengantongi izin pertambangan dari Presiden RI, maka oknum yang menghalangi tersebut akan menerima ganjaran 1 tahun dan denda sebesar 100 juta.
oknum yang melakukan tambang liar, dalam wilayah Tambang yang telah mengantongi ijin presiden akan mendapat sanksi pidana 10 tahun dan denda Rp 10 milyar. Dijelaskannya pula bahwa masyarakat jangan sampai terprovokasi sehingga dapat merugikan diri sendiri. “Saya harapkan kepada warga jangan melakukan tambang liar dan apabila melakukan hal tersebut akan mendapat sanksi yang cukup berat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry menegaskan, bahwa hutan ditanah air ini bisa disewa pakai dalam kepentingan pertambangan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 tahun 2008 tentang pemenuhan negara yang bukan pajak yang salah satunya terkait bidang kehutanan. Sewa Pakai wilayah hutan harus memenuhi ketentuan dengan syarat bahwa hutan lindung tarif sewanya Rp 3 juta perhektar pertahun, sedangkan hutan hutan produksi tarif yang di tawarkan sebesar Rp 2.400 ribu perhektar pertahun.
Sehingga atas hal teresebut, pemerintah daerah hanya bisa mefasilitasi atas isi Penjabaran undang-undang tersebut, sehingga persoalan tambang seperti ini sangat dilematis. Disatu sisi ada aturan yang mengikat atas keberadaan ijin presiden, disisi yang lain, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat hampir selurhnya menjadi tanggungjawab daerah.

Sumber: http://babuju.org/

Ditandai: